Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Depok menegaskan tidak ada Kadin tandingan. Hal ini menyusul temuan sejumlah baliho atau spanduk yang mencatut nama Kadin Depok dengan nama dan foto pengurus yang berbeda.

Dalam baliho itu juga disebutkan ajakan beriklan sambil beramal. Ketua Kadin Depok, Miftah Sunandar dan jajarannya pun menegaskan, jika pihaknya lah pengurus Kadin yang sah secara hukum dan aturan.

Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya surat dari Provinsi Jawa Barat Nomor: 585/DP/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 perihal perwakilan Kadin yang sah. Surat tersebut ditujukan kepada gubernur Jabar dan wali kota Depok, serta ditandatangani Ketum Kadin, Rosan Perkasa Roeslani.

“Baliho itu bukan kami (Kadin Depok) dan tidak ada kaitannya. Jadi tidak benar itu. Jadi jelas bahwa tidak ada Kadin tandingan,” kata Miftah pada sejumlah awak media, Jumat, 24 Maret 2017.

Jika ada pihak yang tetap mencatut nama Kadin Depok tanpa seizin pengurus yang sah, Miftah pun mengancam pihaknya akan melakukan langkah hukum.

“Secara undang-undang dan aturan organisasi menunjukkan bahwa kami sah. Cuma, kalau masih menggunakan atribut dan mengatasnamakan pengurus Kadin, maka akan  diproses secara hukum. Kami tidak main-main dalam hal ini. Kami akan tunggu selama tujuh hari ke depan, jika tidak dicopot, ya terpaksa tempuh jalur hukum,” tutur Wakil Ketua Kadin Depok, Tatang.

Ultimatum yang disampaikan pengurus Kadin Depok bukan tanpa alasan, sebab mereka khawatir baliho atau spanduk itu akan membuat publik bingung lantaran menganggap ada Kadin tandingan.

“Kadin punya AD ART dan undang-undang yang resmi. Contohnya, SK langsung dari provinsi dan mengetahui dari pusat. Melalui mukota secara proses dan pemilihan adalah sah,” kata pengurus Kadin Depok, Edmon Johan.

Kadin, lanjut Edmon, terpaksa meluruskan hal ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tak diinginkan.

depok.go.id – Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menyambut baik pelantikan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang baru. Dirinya juga berharap di kepengurusan Kadin yang baru ini dapat melahirkan pengusaha-pengusaha muda, untuk menekan angka pengangguran di Depok.  Juga, menambah investor untuk dapat berinvestasi di Depok.

“Semoga saja lahir sinergisitas yang mumpuni antara Pemkot Depok dengan stakeholder yang ada,” tutur Pradi, saat menghadiri pelantikan Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2016-2021, di Ballroom The Margo Hotel, Senin (10/10/2016).

Selain itu, Pradi berpesan kepada seluruh pengurus dan anggota Kadin Kota Depok untuk terus meningkatkan kompetensi, kemampuan diri, agar tambah bisa berdaya saing lebih kompetitif lagi. Serta, Pemkot Depok, dikatakannya, saat ini sedang merumuskan sebuah branding Kota Depok yang kedepannya bisa dijual oleh para pengusaha di Kota Depok.

“Kami akan merumuskan dan berdiskusi dengan seluruh stakeholder yang terkait untuk merumuskan branding yang cocok dan menjual itu apa. Kami mohon masukan dan input dari sahabat-sahabat Kadin agar kita bisa duduk bersama berembuk menelurkan branding yang terbaik,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Depok terpilih, Miftah Sunandar menjelaskan pelantikan ini guna mengetahui fungsi dan tugas Kadin Depok. Hal ini juga diperlukan agar selaras dengan program yang diusung di kepengurusan yang baru.

“Ini sekaligus pembenahan internal Kadin Depok, yang tadinya hanya nama saja tetapi tugas dan fungsi Kadin belum diketahui,” jelasnya.

Miftah menjabarkan, sinergisitas antara Pemkot Depok dan legislatif harus dijalankan. Kadin sendiri akan mendukung program-program Pemkot Depok.

“Kami juga akan membuat program yang sesuai dengan Pemkot Depok,” katanya.

Miftah melanjutkan, hal lain yang akan dilakukannya sebagai Ketua Kadin adalah melakukan pembenahan internal di Kadin. Selain itu, memperbanyak anggota UKM dan menempatkan orang yang tepat di bidangnya.

“Upayanya dengan menciptakan lapangan pekerjaan juga memberikan kualitas memadai bagi pengusaha-pengusaha muda,” pungkasnya.

Penulis: Nurul Hasanah

Editor: Siti Rahma dan Yulia Shoim

Diskominfo

Depok (Antara Megapolitan) – Pengusaha muda, Miftah Sunandar akhirnya terpilih sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok Periode 2016-2021, setelah berhasil memperoleh suara terbanyak pada Musyawarah Kota yang berlangsung di Kinasih Resort Depok.

Depokrayanews.com- Ketua Kadin Kota Depok terpilih, H. Miftah Sunandar, S.Sos, MM memindahkan Kantor Sekretariat Kadin Kota Depok dari Jalan Raya Margonda ke kawasan perkantoran Graha Depok Mas No 20, Jalan Arif Rahman Hakim, Kota Depok.

Langkah itu dilakukan Miftah karena kantor sekretariat yang lama sudah tidak layak, karena tidak memiliki fasilitas parkir dan kondisi kantor yang sudah tidak memadai. ”Kantor Kadin yang lama kondisinya sudah tidak layak untuk dijadikan rumah pengusaha. Lahan parkir tidak ada, sehingga banyak pengusaha yang enggan datang ke situ,” kata Miftah yang terpilih secara sah pada Musyawarah Kota (Mukota) Kadin Kota Depok pada 5 September 2016 lalu di Wisma Kinasih, Tapos, Kota Depok.

Menurut Miftah, kawasan perkantoran Graha Depok Mas sangat memadai untuk dijadikan kantor sekretariat Kadin Depok, karena lahan parkirnya luas. ”Di kawasan ini, pengusah sangat leluasa untuk berkumpul. Lahan parkirnya luas dan aman kalau berkumpul sampai tengah malam pun, karena ada security,” kata Miftah.

Sekretariat Kantor Kadin Kota Depok menempati lantai dua, gedung Miftah Putra Mandiri (MPM), milik Miftah Sunandar. Di kantor berlantai 4 itu, selama ini Miftah mengembangkan bisnis properti dan Radio MPM Cemerlang. Di lantai 4, sampai saat ini masih kosong, dan rencananya akan dijadikan Kafe Kadin Kota Depok. ”Di Kafe Kadin itu bisa ngobrol santai sambil menikmati kopi dan makanan kecil yang diproduksi anggota Kadin Kota Depok,” kata Miftah.

Selain ruangan sekretariat, di lantai dua itu tersedia ruang rapat dan ruang tamu yang cukup nyaman untuk ngobrol bersama pengurus Kadin Kota Depok yang akan dilantik ada 6 Oktober 2016 mendatang. (and)

WARTA KOTA, BANDUNG – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Jabar akan menerbitkan surat perintah penjemputan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Hal ini dilakukan menyusul absennya Rizieq dalam pemeriksaannya sebagai tersangka kasus dugaan penistaan Pancasila, hari ini.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus menuturkan, pihaknya sudah mengirimkan surat pemanggilan kedua untuk pemeriksaan terhadap Rizieq. Pihaknya tidak menghiraukan alasan Rizieq yang tidak bisa hadir lantaran menjaga kondusivitas menjelang Pilkada DKI Jakarta.

“Kami akan menunggu dahulu sampai habis hari ini. Kalau memang tidak juga hadir, kami keluarkan sprint (surat perintah) membawa,” tegas Yusri di Markas Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (10/1/2017).

Menanggapi hal itu, Karpita Ampera selaku kuasa hukum Rizieq, meminta Polda Jabar tidak menjemput paksa kliennya. Sebab, pihaknya hanya menjaga situasi kondusif menjelang Pilkada DKI Jakarta.

“Jangan sampai begitu (dijemput). Kami sama-sama menghormati kenapa harus dijemput. Kalau pakai helikopter bolehlah kami pertimbangkan,” kata Karpita saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Karpita menuturkan, Rizieq bukannya mangkir dari proses hukum yang menjeratnya. Menurutnya, hal ini semata-mata untuk menjaga kondusivitas menjelang Pilkada DKI. Sebab, menurutnya, jika Rizieq datang memenuhi panggilan, dikhawatirkan akan menjadi ramai dan mengganggu kondusivitas jelang Pilkada DKI Jakarta.

“Kami mohon kepada Polda Jabar untuk menunda pemeriksaan ini sampai pilkada selesai,” pintanya.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat menjadwalkan pemeriksaan Rizieq Shihab hari ini, setelah Rizieq absen dalam pemeriksaan pertama pada Selasa lalu. (*)

Merdeka.com – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama mengharapkan dua pasangan lainnya untuk tetap menjaga konstitusi. Dia mengingatkan, jangan sampai menjanjikan sesuatu kepada rakyat, di mana itu belum tentu dapat direalisasikan karena bertentangan dengan aturan yang ada.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, pihaknya telah berusaha mendidik masyarakat agar dapat taat terhadap konstitusi. Bahkan, beberapa kali dalam memberikan pendidikan ini mereka kerap bersitegang dengan warga ibukota. Untuk itu, dia meminta pasangan calon lainnya agar menjaga pemahaman tersebut.

“Makanya saya beri masukan, kamu jangan merusak sistem. Jadi gubernur, jadi gubernur aja deh. Tapi jangan merusak aturan. Orang kalau tinggal dibantaran kali, salah ya salah,” katanya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (10/2) malam.

Mantan Bupati Belitung Timur ini memberikan perumpamaan laiknya orang tua di rumah yang membuat aturan. Mereka membuat aturan tersebut untuk mengatur anak-anak semua. Semua itu ada aturan lihat anaknya berhasil dan sehat.

“Tapi jangan om tante datang lalu merusak aturan, lalu mengiming-ngimingi anak-anak kita itu boleh ini itu. Rusak dong aturan kita padahal bentuk seorang anak itu butuh waktu,” tegasnya.

“Kita butuh waktu contoh kita itu di rumah susun, kami butuh 3 tahun melatih orang dibimbing, didampingi pindah dari kawasan kumuh masuk rumah susun. Termasuk orang yang biasa seks bebas, pakai narkoba. Orang dari kecil kok, 13 tahun, 18 tahun 10 orang 7 orang kena kok. Orang mesti dampingin, mesti bimbing, mesti buat peraturan,” tambah suami Veronica Tan ini.

Ahok memberikan contoh lain, warga Jakarta sebelumnya sempat lupa untuk membawa anaknya vaksin setiap bulannya. Sehingga sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia membuat aturan agar orang tua tak lalai memperhatikan anak-anaknya.

“Orang sering vaksin anak lupa, kita harus bikin kalau kamu enggak vaksin anak enggak boleh sekolah. Ini mendidik. Kamu kalau tinggal di kawasan kumuh, bantaran sungai, anakmu bisa mati tenggelam loh. Jadi kita jangan ajarin boleh tinggal di kawasan kumuh rawan banjir trus anaknya meninggal diam-diam semua,” tutupnya.

Merdeka.com – Cagub DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan turut hadir dalam aksi 112 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (11/2). Anies bersama Sandiaga Uno salat subuh bersama dengan ribuan orang lainnya.

“Kita tadi hadir dalam kegiatan salat subuh bersama dzikir mendekatkan diri kepada Allah dan kegiatan seperti ini salat bersama berjamaah di masjid ini ingin kita dorong bersama-sama dan aktivitas subuh tadi,” kata Anies.

Anies mengatakan, bagi semua yang hadir dalam aksi 112 pasti akan menjadi kesan yang luar biasa. Dia pun merasa bersyukur hari ini ikut hadir bersama didalam kegiatan subuh tadi.

Anies membantah ada unsur politis dalam kehadirannya di aksi 112 ini. Menurut dia, kehadirannya hanya ingin salat berjamaah tanpa ada niatan politik apapun.

“Sebagai seorang muslim salat subuh di masjid bersama-sama, baik-baik saja, karena itu konsepnya salat subuh, kemudian selesai salat subuh ada beberapa tausiah,” tutup Anies.

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono juga turut meramaikan aksi 112. Bahkan, Anies, Agus dan Sandiaga berpegangan tangan saat doa bersama usai salat subuh tadi.

“Tentunya kita ingin membela negara Islam dan kemudian juga para ulama yang selama ini menjadi panutan umat dan juga sekali lagi adalah sebuah kebersamaan sebuah semangat untuk keadilan, kebenaran dan kedamaian untuk semua umat Islam dan juga seluruh rakyat Indonesia,” kata Agus.

Agus mengatakan, tujuan ke Istiqlal untuk salat subuh berjemaah. Dia tak melihat ada unsur politik dalam aksi 112.

“Saya datang untuk salat subuh bersama, tadi zikir bersama dengan umat Islam dan tentunya sejuk, bisa bersama-sama umat bershalawat dan juga tentunya kita berdoalah untuk kebaikan kita semuanya,” terang dia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec et magna lacinia, congue enim et, dignissim ante. Nam gravida sit amet odio eu tincidunt. Sed eros tellus, fringilla in eleifend sit amet, tristique sed justo. Quisque semper iaculis velit, vel tristique quam interdum et. In molestie id nulla ac fringilla. Vestibulum pretium lectus augue, sit amet interdum lorem ultrices at. Morbi quis pellentesque nibh, commodo consequat odio. Morbi mollis fringilla felis quis ornare.